Turunnya BBM Bisa Dorong Kegiatan Ekonomi Rakyat

19-01-2015 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR Kurtubi mendukung kebijakan pemerintah yang kembali menurunkan harga BBM premium  dan solar. Untuk jenis premium dari Rp7.600 menjadi Rp6.600 per liter dan solar dari Rp7.250 per liter menjadi Rp6.400 per liter.

“Saya termasuk yang berpendapat jika harga minyak dunia turun, maka harga BBM dalam negeri juga turun, meskipun sebelumnya sudah diturunkan. Dengan  begitu rakyat bisa menikmati harga BBM dunia yang sedang rendah, dan hal itu mendorong kegiatan ekonomi rakyat. Pada gilirannya bisa menghemat pengeluaran uang rakyat  serta meningkatkan daya beli,” kata politisi Partai Nasional Demokrat sehubungan kebijakan pemerintah yang menurunkan kembali harga BBM berlaku mulai Senin (19/1).

Hal serupa kata Kurtubi,  pernah terjadi tahun 1986, dimana harga minyak dunia turun tetapi harga BBM dalam negeri tidak segera diturunkan, sehingga pemerintah memperoleh keutungan dengan menjual BBM, keuntungan ini disebut laba bersih jual BBM.

Demikian pula dengan harga saat ini yang menyentuh pada kisaran 40 dolar per barel, harga jula BBM dalam negeri ini sudah untung. Keuntungannya lari  kemana, ke APBN namanya laba bersih minyak. “Agar rakyat bisa menikmati harga minyak dunia yang sedang turun, saya berpendapat harga BBM dalam negeri juga ikut diturunkan, meski  kemarin sudah turun,” ungkapnya.

Selanjutnya menurut pengamat migas ini, kesempatan pemerintah sekarang menyusun kebijakan harga untuk harga BBM bersubsidi dalam jumlah yang tetap. “Yang kita dengar solar diberikan subsidi Rp 1.000 perliter. Itu sudah bagus, nah untuk jenis premium, sekarang ini sudah tidak disubsidi dan pemerintah sekarang sudah untung,” ia menjelaskan.

Ke depan, seandanya harga minyak dunia melonjak lagi katakanlah melonjak tiga kali lipat sampai 100 dolar lagi, pada saat itu DPR akan berpendapat, akan usulkan agar premum diberikan subsidi tetapi tidak seperti dulu. Untuk tahun 2015, harga minyak dunia relative akan tetap rendah, mungkin naik sedikit tidak sampai 100 dolar, maka ia berpendapat premium sudah tidak disubsidi lagi.

Diingatkan, minyak mentah yang keluar dari perut bumi hanya 400 000 barel.hari, padahal kebutuhan dalam negeri 1,6 juta barel perhari.  Hanya seperempatnya yang dipenuhi oleh produksi dalam negeri, sisanya impor. “Nah ini rakyat perlu diinformasikan bahwa kondisi minyak kita tidak seperti dulu lagi. Sehingga kalau subsidi dikurangi atau dihapuskan seperti premium ini, dananya bisa dialihkan untuk infra struktur,” paparnya.  

Menanggapi rekomendasi Tim Pemberantasan Mafia Migas, untuk secara bertahap menghapus premium dan beralih ke Pertamax, Kurtubi menyatakan  mendukung. Dia meminta lebih realistis tidak bisa buru-buru. Artinya , menurut Kurtubi, kita harus menunggu Pertamina mampu memproduksi Pertamax. “Jangan sampai kita berhenti mengimpor premium, tetapi beralih impor Pertamax dalam jumlah besar, sama juga bohong,” pungkasnya.(mp)/foto:iwan armanias/parle/iw.

 

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...